PROPINSI ACEH : SEJARAH TERBENTUKNYA

Propinsi Aceh

Propinsi Aceh. Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan tempat masuknya agama Islam pertama di Indonesia dan kerajaan Islam pertama di Indonesia ada di Aceh, yaitu Peureulak dan Pasai. Pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Ali Mughayatsyah dan beribukota di Banda Aceh, dulu disebut Bandar Aceh Darussalam.  Perkembangan kerajaan ini makin lama makin luas meliputi sebagaian pantai Barat dan Timur Sumatra sampai Semenanjung Malaka. Dengan semakin luasnya wilayah kerajaan ini, akhirnya terbentuklah Kesultanan Aceh dan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya.  

Sejarah Terbentuknya Propinsi Aceh

Propinsi Aceh. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada abad ke-17 Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaanya. Pada jaman itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah karena pengaruh agama dan budaya Islam yang dijalankan oleh masyaratnya.  Masa kejayaan Kesultanan Aceh tidak lama, pengganti Sultan Iskandar Muda tidak mampu mempertahankan kejayaan kerjaan tersebut.  Hal ini membuat wibawa kerajaan semakin merosot dan pengaruh dari luar mulai masuk. 

Propinsi Aceh. Seiring dengan makin lemahnya Kesultanan Aceh, Inggris dan Belanda membuat perjanjian yang tertuang dalam Traktat London dan Traktat Sumatera yang mengatur kepentingan mereka di Sumatera.  Semua itu menjadi nyata, ketika Belanda mulai menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873.  Terjadilah yang namanya Perang Sabi’ yang menelan banyak korban jiwa. Perang Sabi’ ini berlangsung selama kurang lebih 30 tahun dan memaksa Sultan Aceh saat itu Twk. Muhd. Daud menyatakan kedaulatan Belanda.

Sejak pengakuan kedaulatan Belanda tersebut, Aceh resmi menjadi bagian Propinsi Hindia Timur Belanda (Nederlansch Oost-Indie) dan pada tahun 1937 berubah menjadi Karesidenan sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.  Perang melawan Belanda berakhir dan dilanjutkan dengan perang melawan Jepan pada tahun 1942. Perang melawan Jepang berakhir pada tahun 1945, karena Jepang menyerah pada Sekutu.  Peran masyarakat Aceh dalam memperebutkan kemerdekaan sangatlah besar, sehingga Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, menyebut Aceh sebagai Daerah Modal. 

Sejarah Terbentuknya Propinsi Aceh

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dengan Aceh menjadi Karesidenan dari Propinsi Sumatera.  Dan sebagai Residen pertama adalah Teuku Nyak Arief yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan SK Nomor : 1/X tanggal 3 Oktober 1947. 

Sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia, Aceh sudah mengalami beberapa perubahan status. Sampai akhir tahun 1949, Karesidenan Aceh dikeluarkan dari  Propinsi Sumatera Utara menjadi Propinsi Aceh. Sebagai Gubernur pertama adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya menjabat Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Tak lama setelah itu, keluarlah PP Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang mengembalikan Aceh sebagai Karesidenan. Pada saat inilah muncul gejolak politik yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yang mengembalikan Aceh menjadi Propinsi dengan wilayah meliputi seluruh wilayah eks Karesidenan Aceh. 

Propinsi Aceh. Selanjutnya Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dan dilantik A. Hasjmy sebagai Gubernur pada tanggal 27 Januari 1957.  Tapi gejolak politik yang sudah terlanjur terjadi tidak juga padam.  Untuk menjaga stabilitas nasional,  maka dibentuklah MISSI HARDI pada tahun 1959 yang bertujuan untuk memadamkan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Hasil MISSI HARDI ditindak lanjuti berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: 1/MISSI/1959. Dan pada tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I berubah menjadi Daerah Istimewa sehingga Aceh disebut sebagai Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang memiliki hak-hak otonom di bidang agama, adat dan pendidikan.  Pada tahun 1965, status Daerah Istimewa dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

Sejarah Terbentuknya Propinsi Aceh

Walaupun status Aceh sudah menjadi propinsi dengan sebutan Daerah Istimewa, hal tersebut tidak menyurutkan gejolak yang sudah terjadi. Pemberontakan oleh kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tertap terjadi. Sampai akhirnya, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pemerintah pusat memberi otonomi khusus kepada Aceh dan berganti nama menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Selanjutnya, melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009, tanggal 7 April 2009, tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan alam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi sebutan/nomenklatur Aceh. Sebutan/nomenklatur diberlakukan sambil menunggu ketentuan Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai propinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.

Artikel mengenai propinsi di Indonesia baca disini yuk.

Tinggalkan Balasan