Propinsi Maluku Utara : Sejarah Terbentuknya

Propinsi Maluku Utara

Maluku Utara merupakan salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil pemekaran dari Propinsi Maluku. Melalui UU Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2003.

Tahun 1942-1945, yaitu jaman penjajahan Jepang, Ternate dijadikan sebagai pusat penguasa Jepang wilayah Pasifik. Pada jaman kemerdekaan, peran dan posisi Maluku Utara mengalami kemerosotan. Kedudukannya sebagai karesidenan  hanya bertahan sampai tahun 1957. Dan selanjutnya dibagi menjadi beberapa daerah kabupaten.

Pada dasarnya, perjuangan merintis Maluku Utara menjadi sebuah propinsi sudah dimulai sejak 19 September 1957. Saat itu, DPRD peralihan memutuskan membentuk Propinsi Maluku Utara sebagi bentuk dukungan atas perjuangan mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956.  Dan upaya ini berhenti setelah munculnya pemberontakan Permesta.

Propinsi Maluku Utara

Upaya membentuk Propinsi ini dimulai kembali Pada tahun 1963.  Melalui sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo mulai mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan kembali pembentukan Propinsi Maluku Utara.  Respon positif dari DPRD-GR dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 berupa dukungan atas upaya pembentukan Propinsi Maluku Utara. 

Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru mematahkan perjuangan ini.  Daerah Moloku Kie Raha yang termasuk Propinsi Maluku ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. 

Yuk baca juga: Kalimantan Tengah

Selanjutnya muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan dibeberapa wilayah potensial dengan membentuk Propinsi-Propinsi baru pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie.  Yang disebabkan ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan juga ketimpangan pembangunan wilayah tengah dan tenggara. Berdasarkan ketimpangan pembangunan tersebut, akhirnya pemerintah membentuk Propinsi Maluku Utara dengan ibukota sementara di Ternate,  yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Artinya, Propinsi Maluku Utara resmi menjadi propinsi pada tanggal 12 Oktober 1999.

Tinggalkan Balasan