Propinsi Sulawesi Tenggara : Sejarah Terbentuknya

Propinsi Sulawesi Tenggara

Propinsi Sulawesi Tenggara.  Sulawesi Tenggara merupakan salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan Baubau sebagai ibukota kabupaten.  Ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Sejarah terbentuknya Propinsi Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari peran Kesultanan Buthuuni (Baca Buton), sehingga wilayah Sulawesi Tenggara sebagian besar merupakan wilayah Kesultanan Buthuuni. Asal muasal terbentuknya diawali dengan ditandatanganinya Kortoverklaring pada tanggal 8 April 1906 yang diajukan oleh Residen Brugman untuk ditanda tangani bersama diatas Kapal Perang Belanda de Ruyter, pihak Kesultanan Buthuuni diwakili oleh Sultan Adil Rahim Muhammad Asikin (sultan ke-33). 

Isi dari Perjanjian tersebut adalah Kesultanan Buthuuni mengakui berlindung dibawah kekuasaan Hindia Belanda.  Menindaklanjuti perjanjian tersebut maka Sistem pemerintahan Kesultanan Buthuuni dirubah pada tahun 1913 dengan dibentuknya Distrik-Distrik yang dikepalai oleh seorang Kepala Distrik. 

Pada tahun 1919 Gouverneur General bersama Raad van Indie memberlakukan Zelfbestuursregelen, Ordonansi 1919, tertanggal 1 April 1920, sebagai pengganti Ordonansi 1914 yang merupakan tindak lanjut pembagian kekuasaan antara pemerintah Hindia Belanda dan Swapraja-swapraja yang diatur dalam Kontrak Perjanjian Panjang yang isinya berupa pengakuan pemerintah Swapraja terhadap kedaulatan Nederland dan Swapraja sebagai suatu bagian wilayah Hindia Belanda.

Propinsi Sulawesi Tenggara

Awal pemerintahan Muhammad Falihi Kaimuddin tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang Undang yang disebut Zelf Bestuur Regeling, Ordonansi l938 No.524. Undang-Undang ini mengatur secara langsung kekuasaan pemerintahan kerajaan yang berada dalam lingkungan Keresidenan Wilayah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 24 Pebruari 1940 melalui penetapan Gouvernour van Grote Ost (Gubernur Timur Besar) No.21 Staadblaad 14377, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 7 buah Daerah Afdeling yaitu :

1.  Afdeling Makasar dengan ibukota Makasar.
2.  Afdeling Bonthain dengan ibukota Bonthain.
3.  Afdeling Bone dengan ibukota Watampone.
4.  Afdeling Pare Pare dengan ibukota Pare Pare.
5.  Afdeling Mandar dengan ibukota Majene.
6.  Afdeling Luwu dengan ibukota Palopo.
7.  Afdeling Buthuuni dan Laiwui dengan ibukota Bau-Bau.

Perlu diketahui bahwa Afdeling adalah suatu Daerah otonom yang berstatus Kewedanaan yang dikepalai oleh seorang “Kontroleur”. Pemerintahan Afdeling tidak berjalan sebagai mana mestinya karena terjadi perang pasifik tahun 1941.  Saat itu Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang.

Setelah kemerdekaan, tepatnya Pada tahun 1959 Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin turut dalam pertemuan untuk membicarakan peningkatan status Sulawesi Tenggara sebagai Daerah Tingkat I dan peningkatan status Muna sebagai Daerah Tingkat II yang juga dihadiri oleh Raja Muna Laode Pandu.

Baca juga: Kalimantan Utara

Berdasarkann Perpu No. 2 tahun 1964, Juncto UU Nomor 13 tahun 1964 Sulawesi Tenggara lahir dan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dan pelaksanaan serah terima dilakukan pada tanggal 27 April 1964 dengan Gubernur yang pertama J. Wayong ( 1964-1965 ). Dengan penetapan ini maka Sulawesi Tenggara menjadi Propinsi yang berdiri sendiri meliputi empat daerah tingkat II yakni Buthuuni, Muna, Kendari dan Kolaka. Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tinggalkan Balasan