Provinsi Bengkulu : Sejarah Terbentuknya

Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1967 tanggal 12 September 1967, dilanjutkan dengan PP Nomor 20 Tahun 1968 pada tanggal 5 Juli 1968. Provinsi Bengkulu diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Mayjend Sunandar Priyosudarmo pada tanggal 18 November 1968. Sebagai Gubernur pertama, maka diangkatkan M. Ali amin, SH sebagai Pejabat Gubernur berdasarkan Kepres Nomor 43/M Tanggal 4 November 1968. 

Wilayah Provinsi Bengkulu pada awalnya merupakan kumpulan beberapa kerajaan kecil yang pernah berdiri diwilayah ini antara lain Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang yang pada hakekatnya merupakan negara-negara suku.

Baca juga: Sejarah Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Pada awalnya Keresidenan Bengkulu merupakan salah satu keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan Keresidengan kedua setelah Keresidenan Lampung yang memisahkan diri dari Provinsi Smatera Selatan. Sebagai keresidenan, wilayah ini menjadi wilyah administrasi dalam sistem dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat melalui Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menjadi Provinsi wilayah ini menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Perjuangan untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu menjadi Provinsi Bengkulu bukan hal yang mudah. Perjuangan ini merupakan sebuah gerakan moral yang melibatkan partai-partai dan organisasi-organisasi, para tokoh dan pimpinan daerah di Bengkulu dan di Jakarta, Residen, para Bupati dan Walikota serta para pejabat dari instansi militer (Kodim) pada masa itu.

Provinsi Bengkulu

Gerakan ini dipimpin oleh Panitia Persiapan Daerah tingkat I Bengkulu mulai tahun 1962 dengan mengirimkan tidak kurang dari sepuluh kali delegasi ke Pemerintah Pusat dan DPR. Selanjutnya, di Jakarta juga dibentuk Panitia Pembentukan Provinsi Bengkulu. Keikutsertaan para tokoh nasional asal Bengkulu di Jakarta seperti Prof. Dr. Mr. Hazairin (Pejabat Tinggi Departemen Kehakiman dan Pakar Hukum Adat Terkemuka), Ibu Fatmawati Soekarno, Wahab Affan, H. Hasanudin, Letkol Alamsyah Hasan, SH, Hanan Gilik SH, dan Ir. Safuan Gatam menambah besar arti perjuangan ini.

Di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun di Tingkat Pemerintahan Pusat, perjuangan ini disambut baik. Dari pihak Legislatif (DPRD GR) Provinsi Sumatera Selatan menyatakan persetujuan dengan Surat Keputusan Nomor: 20 DPRD GR/1965 tanggal 27 November 1965 junto Surat Keputusan Nomor: 12 DPRD GR–SS/1967 tanggal 8 Mei 1967.

Semua pejabat pimpinan Provinsi Sumatera Selatan telah melayani tuntutan Bengkulu untuk menjadi sebuah Provinsi dengan segala kebijaksanaan, mulai dari Gubernur H. A. Bastari sewaktu berkunjung ke Bengkulu Gubernur Tahun 1962, Gubernur H. A. Y. Bustomi tahun 1965 – 1966 yang memberikan surat pernyataan persetujuan sebagai pengantar untuk delegasi menghadap ke Departemen Dalam Negeri. Pjs. Gubernur M. Ali Amin, SH tahun 1966 – 1967 yang memberikan bantuan dalam rangka persiapan pembentukan Provinsi Bengkulu, dan Gubernur H. Ansawi Mangkualam tahun 1968 yang melakukan penyerahan pemerintahan formil dan materil atas Provinsi Bengkulu. Dari Pemerintah Pusat telah mengirimkan ’Team Fact Finding’ dan Komisi B DPR GR pada Bulan Mei 1967.

Tinggalkan Balasan