Provinsi DI Yogyakarta : Sejarah Terbentuknya

Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia.  Yogyakarta memiliki status sebagai Daerah Istimewa. Status ini berkenaan dengan runtutan sejarah berdirinya sebagai sebuah provinsi, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati, berdasarkan Babad Gianti.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri. Pada jaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Provinsi DI Yogyakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang bergelar Adipati Paku Alam I pada 1813. Pangeran Notokusumo adalah saudara Sultan Hamengku Buwono II.

Baca juga: Sejarah Terbentuknya Provinsi Bali

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semuanya dinyatakan dalam kontrak politik, yaitu kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577.

Provinsi DI Yogyakarta

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII melalui kawat kepada Presiden RI pada saat kemerdekaan diproklamasikan.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada:

  1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
  2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (Masing-masing dibuat sendiri secara terpisah).
  3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (Dibuat bersama dalam satu naskah ).

Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia antara tanggal 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949. Selanjutnya, Ibukota Negara pindah ke Jakarta dan Yogyakarta menjadi Daerah Otonom setingkat provinsi. Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman

Tinggalkan Balasan