Provinsi Jambi : Sejarah Terbentuknya

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi. Jambi merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera terbentuk pada tanggal 7 Juni 1970. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang nama ibukotanya sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo.

Pada dasarnya, Wilayah Provinsi Jambi merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam Melayu Jambi tahun 1500-1901 Masehi. Kesultanan ini tidak berhubungan langsung dengan dua kerajaan Hindu-Budha pra Islam.

Pada 27 April 1904 Sulthan Thaha Saifuddin gugur, ini menandakan berakhirnya Kesultanan Jambi. Pada jaman itu, Belanda berhasil menguasai wilayah bekas Kesultanan Jambi, sehingga jambi ditetapkan sebagai Karesidenan dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi pertama adalah O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan dilantik tanggal 2 Juli 1906.

Selama ± 36 tahun, Jambi dikuasai Belanda, disebabkan Belanda menyerah pada Jepang pada 9 Maret 1942. Selanjutnya Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Saat itu, Sumatera menjadi satu provinsi dengan nama Provinsi Sumatera beribukota di Medan. Ditunjuk sebagai Gubernur pertama adalah MR Teuku Muhammad Hasan. Sedangkan Jambi menjadi sebuah Karesidenan dibawah tanggung jawab Provinsi Sumatera.

Provinsi Sumatera diputuskan menjadi 3 sub provinsi pada tanggal 18 April 1946 berdasarkan hasil sidang Komite Nasional Indonesia Sumatera di Bukittinggi. Ketiga sub provinsi tersebut adalah Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi.

Provinsi Jambi

Karesidenan Jambi diperebutkan oleh sub Provinsi Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah. Dan akhirnya dilakukan pemungutan suara dalam sidang Komite Nasional Indonesia Sumatera dengan hasil bahwa Karesidenan Jambi menjadi wilayah Sumatera Tengah. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1948, sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ditetapkan sebagai Provinsi.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Keresidenan Jambi terdiri dari Kabupaten Merangin meliputi Kewedanan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko, Kabupaten Batanghari meliputi kewedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal serta Kota Praja Jambi.

Baca juga: Propinsi Sulawesi Barat

Masa berlalu, banyak tuntutan masyarakat yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 untuk menjadikan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi. Pernyataan bersama tersebut diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko yang saat itu berkunjung. Pada masa itu, diluar Kerinci, Penduduk Jambi tercatat ±500.000 jiwa.

Perjuangan masyarakat Jambi untuk mejadi provinsi tersendiri tidak pernah padam. Berbagai upaya dilakukan. Hingga akhirnya diadakan Kongres Pemuda se-Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. BRKD dibentuk pada 14-18 Juni 1955 sebagai wadah perjuangan rakyat Jambi untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.

Selanjutnya diadakan Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 dan menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Provinsi Jambi

Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein pada tanggal 8 Februari 1957 melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dalam UU Nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi.

Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Tinggalkan Balasan