Provinsi Jawa Timur : Sejarah Terbentuknya

Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk salah satu provinsi tertua dari 8 provinsi yang dibentuk saat itu. Kedelapan provinsi tersebut antara lain: Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Sebagai Gubernur pertama provinsi Jawa Timur adalah RMT Soeryo.

Abad ke-8 merupakan awal kehidupan manusia sebagai masyarakat. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti Dinoyo di daerah Malang. Prasasti yang bertuliskan tahun 760 Masehi mengungkapkan kejadian politik dan budaya di Kerajaan Dinoyo. Nama Malang diperkirakan berasal dari nama bangunan suci yang disebut Malangkuseswara dan tertulis dalam satu prasasti Mantyasih tahun 907 Masehi.

Jaman Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah pada abad X, Jawa Timur merupakan daerah pinggiran. Dari daerah pinggiran, kemudian Jawa Timur menjadi pusat kekuasaan berbagai kerajaan yang muncul, seperti Kerajaan Medang antara tahun 937-1017, Kerajaan Daha-Janggala antara tahun 1080-1222, Kerajaan Singasari antara tahun 1222-1292, dan Kerajaan Majapahit antara tahun 1293-1527.

Baca juga: Kabupaten Probolinggo Jawa Timur

Tokoh yang paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur adalah Mpu Sendok antara tahun 927-947. Secara hierarki, struktur pemerintahan terdiri dari Kraton (Pemerintah Pusat), Watek (Daerah) dan Wanua (Desa). Struktur ini bertahan cukup lama sampai jaman Singasari abad ke XIII.

Pada jaman Kerajaan Singasari abad XIII muncul struktur pemerintahan baru, yaitu Nagara (Provinsi). Struktur ketatanegaraan baru dalam pemerintahan Singasari adalah Kraton (Pusat), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten) dan Wanua (Desa). Hal ini berdasarkan Prasasti Mulamalurung tahun 1255 pada masa Wisnu Wardhana yang bergelas Sminingrat.

Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan sebagai patihnya adalah mahapatih Gajah Mada. Bersama patihnya ini Hayam Wuruk berhasil menyatukan wilayah yang luas di bawah nama Dwipantara.

Provinsi Jawa Timur

Pada masa Majapahit ini juga, struktur ketatanegaraan mengalami berbagai penyempurnaan, yaitu Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan Kabuyutan (Dusun/Rama). Struktur yang digunakan Majapahit ini digunakan sampai pada masa Kerajaan Mataram antara tahun 1582-1755. Struktur ketatanegaraan Kerajaan Mataram adalah Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi luar ), Kabupaten dan Desa.

Sebutan Jawa Timur mulai muncul pada jaman Mataram Islam dengan nama Bang Wetan, yang meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).

Pada tahun 1743 setelah terjadinya huru-hara Cina di Kartasura, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni, sedangkan daerah Mataram hanya tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan-Mancanagara Kulon). Pada tahun 1830 setelah berakhirnya perang Diponegoro, seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Belanda berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat VOC di Batavia antara tahun 1830-1928/1929.

Selanjutnya, pada tahun 1929, Belanda membentuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java). Struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak berbeda dengan sekarang. Antara tahun 1942-1945 masa pendudukan Jepang, Jawa Timur berada dibawah pendudukan militer Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklah Provinsi dan penentuan para Gubernurnya. R.M.T. Soeryo yang kala itu menjabat Residen Bojonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. Dan dilantik tanggal 5 September 1945. Walaupun sudah dilantik pada 5 September 1945, RMT Soeryo diberi waktu sampai tanggal 11 Oktober 1945 untuk menyelesaikan seluruth tugasnya di Bojonegoro. Tanggal 12 Oktober 1945, beliau baru pindah ke Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur. Hal ini menandai mulai berputarnya mekanisme Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan dijadikan sebagai hari Provinsi Jawa Timur sesuai Perda Jatim Nomor 6 Tahun 2007.

Tinggalkan Balasan